Mendikdasmen menekankan pentingnya peran guru tidak hanya sebagai penyampai ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai teladan, inspirator, dan pembelajar sejati. Menurutnya, guru yang terus bertumbuh akan membuka lebih banyak kesempatan bagi peserta didik untuk berkembang secara optimal.

Komitmen ini diwujudkan melalui berbagai program pengembangan kompetensi yang dirancang secara adaptif guna menjawab dinamika kebutuhan pembelajaran, mulai dari penguatan pendekatan mengajar, pemanfaatan teknologi, hingga dukungan terhadap kesejahteraan psikologis guru.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Nunuk Suryani menyatakan bahwa seluruh program pelatihan yang dihadirkan dirancang untuk memberikan dampak nyata di ruang-ruang kelas.

“Kami mendengar harapan guru-guru yang ingin terus mengembangkan diri. Komitmen kami adalah menghadirkan pelatihan yang bermakna, yang dampaknya benar-benar dirasakan guru dan murid di ruang kelas,” ujar Dirjen Nunuk.

Dampak Nyata di Ruang Kelas

Manfaat dari program peningkatan kompetensi Ditjen GTK tersebut telah dirasakan langsung oleh para pendidik di berbagai daerah, yang mengaku mendapatkan perspektif baru serta perubahan positif dalam praktik pembelajaran sehari-hari.

Wahyu Setiawan, guru IPS SMP Negeri 216 Jakarta, merasakan langsung efektivitas pelatihan Pembelajaran Mendalam dan Digitalisasi Pembelajaran. Ia kini lebih kreatif memadukan Pembelajaran Mendalam dengan platform digital untuk menciptakan suasana belajar yang interaktif.

“Respons murid sangat positif dan mereka lebih antusias. Ini memotivasi saya untuk terus berinovasi,” ungkap Wahyu.

Sementara itu, pendekatan berbeda dirasakan Mustika Nurdiati, guru IPA SMPIT Al-Khoiriyah Al-Husna, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, melalui Program Prioritas Kesejahteraan Psikologis Guru. Melalui teknik reframing atau mengubah cara pandang terhadap pengalaman negatif menjadi lebih positif, ia berhasil menularkan ketahanan mental tersebut kepada para muridnya.

“Hasilnya, murid lebih berani menghadapi kesulitan dan tidak mudah menyerah,” tuturnya.

Dari tingkat pendidikan khusus, Yuanita Widyaningrum—guru SLB Negeri Pahlawan Kabupaten Indramayu, Jawa Barat—memaknai pelatihan Pembelajaran Mendalam serta Koding dan Kecerdasan Artifisial (PMKKA) sebagai dorongan untuk terus mencari strategi terbaik mendampingi murid berkebutuhan khusus melalui program kreatif BERKARYA dan Papan Interaktif Digital.

“Melihat murid lebih bersemangat, berani mencoba, dan menunjukkan kemajuan sekecil apa pun menjadi kebahagiaan tersendiri bagi saya,” kata Yuanita.

Melalui berbagai inisiatif strategis ini, Kemendikdasmen terus mendorong perluasan akses belajar bagi para pendidik di seluruh penjuru tanah air. Dengan guru yang terus belajar, bertumbuh, dan berdaya, diharapkan lahir generasi masa depan yang mendapatkan pengalaman belajar berkualitas demi terwujudnya pendidikan bermutu untuk semua.

Sumber: Siaran Pers Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor: 927/sipers/A6/XI/2026

Artikel Kemendikdasmen Perkuat Kompetensi dan Kesejahteraan Guru untuk Hadirkan Pembelajaran Bermakna di Bulan Guru Nasional 2026 pertama kali tampil pada Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Aceh.

Menteri menyampaikan penegasan tersebut saat meninjau pelaksanaan TKA pada pertengahan tahun ajaran. Beliau menjelaskan bahwa seluruh soal ujian telah memenuhi standar kelayakan. Penilaian ini berfokus memotret peta mutu pendidikan, sehingga murid tidak mengenal istilah gagal atau berhasil.

Murid dan guru hendaknya memahami hasil TKA sebagai cermin evaluasi, bukan akhir dari proses belajar di sekolah. Penyelenggaraan tes di tengah tahun ajaran memberikan ruang bagi peserta didik untuk membenahi kekurangan mereka. Murid masih memiliki waktu satu semester untuk memperdalam materi sebelum menyelesaikan jenjang SMA.

Tim penyusun merancang soal-soal TKA dengan memperhitungkan tingkat validitas dan reliabilitas yang tinggi. Format soal mengukur kemampuan berpikir kritis serta penalaran murid. Soal-soal yang hadir bersifat kontekstual, sehingga peserta ujian tidak bisa hanya mengandalkan hafalan atau perhitungan langsung.

Kesiapan murid menghadapi ujian ini sangat bergantung pada fasilitasi sekolah dan perhatian keluarga. Satuan pendidikan idealnya memulai langkah persiapan beberapa bulan sebelum hari pelaksanaan. Sekolah menggelar sosialisasi kepada orang tua, pendalaman materi bersama para guru, hingga simulasi tes.

Dukungan orang tua memegang peranan krusial dalam membangun mentalitas serta motivasi belajar anak. Koordinasi yang baik antara sekolah dan rumah memastikan para murid hadir dalam kondisi siap. Panitia juga mengatur pembagian gelombang dan sesi ujian agar seluruh proses berjalan tertib.

Para peserta didik merasakan tantangan tersendiri saat mengerjakan soal TKA di ruang ujian. Karakter soal, terutama pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, menuntut pemahaman teks yang mendalam. Murid tidak hanya membaca, tetapi juga harus ekstra teliti menelaah setiap opsi jawaban.

Di samping menguasai materi, murid wajib mengelola waktu secara cermat untuk menyelesaikan tes. Keterbatasan durasi menuntut murid terbiasa berlatih mengerjakan soal-soal bernalar tinggi. Strategi membagi waktu dengan bijak membantu mereka agar tidak terpaku pada satu pertanyaan yang rumit.

Bagi para murid, capaian nilai TKA memiliki arti strategis untuk melangkah ke jenjang pendidikan tinggi. Murid dapat menggunakan hasil tes ini sebagai dokumen pendukung untuk memvalidasi nilai rapor. Langkah ini menjadi modal berharga bagi mereka yang mendaftar ke perguruan tinggi negeri melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP).

Sumber: Siaran Pers Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor: 902/sipers/A6/X/2026

Artikel Mendikdasmen: TKA Bukan Penentu Kelulusan, Melainkan Pemetaan Mutu Pendidikan pertama kali tampil pada Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Aceh.

Lahan seluas 30 ribu meter persegi tersebut bernilai aset hampir satu miliar rupiah. Selain itu, pemerintah daerah menyerahkan aset ini sebagai bentuk dukungan nyata terhadap penguatan kelembagaan pendidikan. Kementerian pun menyambut hangat langkah tersebut dan memberikan apresiasi tinggi atas sinergi yang terjalin demi meningkatkan mutu serta profesionalitas guru.

Sebab, pengadaan fasilitas kelembagaan yang representatif merupakan investasi strategis bagi masa depan bangsa. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui jalur pendidikan memegang peranan yang jauh lebih krusial daripada sekadar pembangunan fisik. Dengan demikian, kementerian dan pemerintah daerah berkomitmen menghadirkan layanan pendidikan yang merata hingga ke wilayah pedalaman dan perbatasan melalui penyediaan lahan ini.

Di samping itu, prosesi penyerahan hibah bukan sekadar formalitas administratif pengalihan aset semata. Pemerintah daerah secara serius ingin menyiapkan fondasi kelembagaan yang kokoh melalui penyediaan lahan tersebut. Selanjutnya, kementerian akan memanfaatkan tanah hibah ini secara optimal untuk mendirikan sarana kelembagaan yang modern dan representatif.

Akhirnya, sejumlah pejabat dari kementerian dan pemerintah daerah turut menyaksikan prosesi penandatanganan dokumen secara daring. Melalui momentum ini, kedua belah pihak berharap kolaborasi terus berlanjut untuk memperluas akses layanan pendidikan yang bermutu bagi seluruh masyarakat.

Sumber: Siaran Pers Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor: 896/sipers/A6/X/2026

Artikel Kemendikdasmen Terima Hibah Lahan 3 Hektare untuk Pembangunan Kantor GTK Kaltara pertama kali tampil pada Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Aceh.

Sebanyak 180 peserta yang menghimpun perpaduan guru, tenaga kependidikan, dosen, serta praktisi dari unsur Pengembang Teknologi Pembelajaran (PTP) dan Widyaiswara menuntaskan seluruh tahapan kurikulum 32 Jam Pelajaran (JP). Komposisi lintas latar belakang ini dipersiapkan sebagai lapis pertama fasilitator inti dalam skema berjenjang (cascading model), guna mengawal keselarasan materi serta metode edukasi kebencanaan hingga ke tingkat komunitas belajar di daerah.

Sepanjang agenda berjalan, pembelajaran mengintegrasikan dua pilar utama: ketahanan fisik mitigatif dan pemulihan kesejahteraan psikologis warga sekolah pascakrisis. Materi mencakup identifikasi risiko lingkungan belajar, perumusan Prosedur Operasional Standar (POS) evakuasi, teknik stabilisasi emosi, pemberian dukungan psikologis awal (Psychological First Aid), hingga strategi merancang pembelajaran yang adaptif di tengah situasi darurat.

Kualitas proses dipastikan melalui penerapan pembelajaran orang dewasa yang terukur, mencakup simulasi respons taktis, penugasan portofolio modul, hingga uji praktik mandiri (microteaching) di hadapan tim pengajar. Rangkaian evaluasi ini dilakukan untuk memastikan setiap peserta menguasai keterampilan fasilitasi, kepekaan emosional, serta ketepatan metodologi sebelum terjun mendampingi pelatihan pada jenjang berikutnya.

Usai agenda ini, BGTK Provinsi Aceh bersama para fasilitator yang telah terlatih mengagendakan penyelenggaraan ToT bagi Fasilitator Daerah (Fasda). Tahapan tersebut nantinya bermuara pada pelatihan terarah bagi pendidik di sekolah-sekolah kabupaten/kota, sebagai bagian dari upaya berkelanjutan menumbuhkan budaya siaga dan memperkuat ketangguhan lingkungan pendidikan di seluruh Aceh.

Artikel BGTK Provinsi Aceh Rampungkan Rangkaian ToT Fasilitator Kesiapsiagaan Bencana dan Layanan Dukungan Psikososial pertama kali tampil pada Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Aceh.

Kegiatan ini menghadirkan 180 peserta yang terdiri dari unsur guru dan tenaga kependidikan, akademisi seperti dosen, serta praktisi profesional yang mencakup Pengembang Teknologi Pembelajaran (PTP) dan Widyaiswara dari berbagai wilayah di Aceh. Sebagai perpanjangan tangan kementerian di daerah, BGTK Provinsi Aceh mengawal penuh penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan intensif berbobot 32 Jam Pelajaran (JP) ini, dengan menerapkan skema berjenjang (cascading model) guna menyiapkan fondasi awal fasilitator yang kompeten dan berdaya.

Selama empat hari ke depan, BGTK Provinsi Aceh memfasilitasi dua domain pembelajaran utama yang terintegrasi, yaitu kesiapsiagaan bencana dan pemulihan psikososial pascatrauma. Para peserta dibekali pemahaman mendalam mengenai analisis risiko dan kerentanan satuan pendidikan, perumusan Prosedur Operasional Standar (POS) kedaruratan, mekanisme respon krisis, teknik manajemen stres dan stabilisasi emosi, pemberian pertolongan psikologis awal (Psychological First Aid), hingga strategi perancangan pembelajaran darurat yang adaptif.

Untuk menjamin mutu fasilitasi di lapangan, BGTK Provinsi Aceh menerapkan standar pengelolaan kelas yang ketat melalui pendekatan andragogi, simulasi evakuasi mandiri, dan agenda microteaching. Setiap kelas didampingi secara intensif oleh tim pengajar berpengalaman (team teaching), serta dipantau dengan sistem evaluasi komprehensif yang mencakup penilaian sikap, kehadiran, portofolio tugas modul, hingga tes akhir guna memastikan seluruh calon fasilitator memenuhi standar kelulusan resmi yang telah ditetapkan.

Melalui pembekalan ini, para peserta dipersiapkan sebagai fasilitator inti yang nantinya akan mendampingi BGTK Provinsi Aceh dalam memfasilitasi ToT Fasilitator Daerah (Fasda), sebelum program diimbaskan secara masif melalui pelatihan langsung kepada para guru dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan kabupaten/kota. Rantai pembinaan berjenjang ini diarahkan untuk mempercepat pelembagaan budaya sadar bencana, sekaligus memastikan terwujudnya Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) yang tangguh dan berkelanjutan di seluruh Aceh.

Tanpa Keterangan

Tanpa Keterangan

Tanpa Keterangan

Tanpa Keterangan

Artikel Siapkan Garda Terdepan Sekolah Tangguh, BGTK Aceh Gelar ToT Fasilitator Kesiapsiagaan Bencana dan Layanan Dukungan Psikososial pertama kali tampil pada Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Aceh.

​Pelatihan ini merupakan tahap penting dalam rangkaian Seleksi Calon Kepala Sekolah berdasarkan Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025 Pasal 14. Kegiatan ini diikuti oleh peserta yang sebelumnya telah lulus Seleksi Administrasi dan Seleksi Substansi melalui sistem SIM-KSPSTK.

​Tujuan utama dari pelatihan ini adalah untuk melatih dan meningkatkan tiga kemampuan dasar calon kepala sekolah, yaitu manajemen sekolah, pengawasan kegiatan belajar-mengajar (supervisi akademik), serta kepemimpinan di sekolah. ​Rangkaian kegiatan dikemas dengan menggabungkan penyampaian materi di dalam ruangan dan praktik di lapangan. Di tengah-tengah masa pelatihan, para peserta juga mengikuti sesi bimbingan (mentoring) langsung ke sekolah yang dijadwalkan pada tanggal 22, 24, 26, dan 27 Agustus 2026.

​Melalui sesi bimbingan ke sekolah tersebut, para peserta dapat mempraktikkan langsung cara mendampingi guru, mengamati proses kepemimpinan, serta belajar mengenali dan menyelesaikan masalah yang ada di sekolah secara nyata.

Seluruh proses pembelajaran dan materi dalam kegiatan ini terhubung langsung secara digital melalui Learning Management System (LMS) di aplikasi Ruang GTK/Rumah Pendidikan Kemendikdasmen.

​Melalui program pelatihan ini, 102 calon kepala sekolah tersebut diharapkan siap menjadi pemimpin sekolah yang tanggap, kreatif, dan mampu meningkatkan kualitas pendidikan di sekolahnya masing-masing.

Tanpa Keterangan

Tanpa Keterangan

Tanpa Keterangan

Tanpa Keterangan

Tanpa Keterangan

Tanpa Keterangan

Artikel ​Perkuat Kepemimpinan Pembelajaran, 102 Peserta Ikuti Pelatihan Tatap Muka Bakal Calon Kepala Sekolah pertama kali tampil pada Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Aceh.

Pembukaan operasional SNT ditandai dengan dimulainya Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Ramah pada Senin (10/8/2026). Sebagai bagian dari keluarga besar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) di daerah, Unit Pelaksana Teknis (UPT) menyambut baik serta siap mengawal keberlangsungan model pendidikan khusus ini agar menjadi pusat mutu pendidikan di wilayah masing-masing.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, hadir langsung menjadi pembina upacara MPLS di SNT 7 Bogor, Jawa Barat. Dalam amanatnya, beliau menegaskan bahwa SNT merupakan penjabaran dari Instruksi Presiden untuk memfasilitasi peserta didik yang memiliki potensi istimewa, baik di bidang akademik maupun nonakademik.

“Sekolah Nasional Terintegrasi merupakan salah satu model pendidikan khusus yang kita kembangkan sebagai penjabaran dari Instruksi Presiden yang telah diterbitkan oleh Bapak Presiden dan sebagai bagian dari usaha besar bangsa Indonesia untuk mewujudkan Generasi Emas Indonesia 2045. Penyelenggaraan Sekolah Nasional Terintegrasi menjadi sejarah baru karena mulai dilaksanakan pada tahun ajaran 2026/2027,” ujar Menteri Mu’ti.

Pada tahap awal ini, operasional 17 SNT memanfaatkan fasilitas yang dimiliki oleh Kemendikdasmen serta pemerintah daerah setempat. Langkah responsif ini diambil agar layanan pendidikan dapat segera dirasakan oleh murid angkatan pertama tanpa menunda hak belajar mereka.

Mendikdasmen mengungkapkan bahwa proses pembangunan gedung mandiri dengan fasilitas yang lebih lengkap dan representatif saat ini sedang dalam tahap penyiapan, dan ditargetkan siap dipergunakan pada tahun depan.

Kehadiran SNT di tingkat daerah diharapkan tidak hanya memberikan ruang tumbuh yang optimal bagi murid-murid berprestasi, tetapi juga membawa multiplier effect bagi sekolah-sekolah di sekitarnya melalui transfer praktik baik (best practices) dan peningkatan mutu pendidikan wilayah.

Semangat tinggi terpancar dari para murid yang menjadi bagian dari angkatan pertama SNT. Salah satunya adalah Agisni Ramadani, murid jenjang SMP di SNT 7 Bogor yang sebelumnya merupakan lulusan terbaik di sekolah asalnya.

“Saya sangat senang setelah diterima di sini. Saya berharap bisa berkembang dan menjadi lebih baik lagi. Saya ingin menjadi dokter spesialis,” tutur Agisni.

Tak hanya unggul di bidang akademik, SNT juga merangkul murid bertalenta nonakademik. Nadine A. Zuhrah Farista, murid kelas X SNT 7 Bogor yang berprestasi sebagai Pramuka Garuda tingkat penggalang, turut menyampaikan harapannya.

“Harapan saya ke depan semoga saya bisa lebih berkembang lagi di sini dan menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya,” kata Nadine.

Sumber Berita:
Siaran Pers Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Nomor: 696/sipers/A6/VIII/2026 tanggal 10 Agustus 2026.

Artikel Dukung Pemerataan Pendidikan Bermutu di Daerah, 17 Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) Resmi Mulai Beroperasi pertama kali tampil pada Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Aceh.

​Acara ini sekaligus menjadi penutup dari rangkaian “Bulan Pendidikan” yang berlangsung sepanjang bulan Mei untuk merefleksikan arah dan capaian pendidikan nasional.

​Fondasi 19 Bulan Kepemimpinan Mendikdasmen

​Dalam sambutannya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) menyampaikan rasa terima kasih atas kolaborasi seluruh pihak selama tahun 2025 hingga 2026. Ia menegaskan bahwa dalam 19 bulan terakhir, Kemendikdasmen telah meletakkan tiga fondasi utama menuju pendidikan bermutu yang inklusif dan berkeadilan:

​1. Infrastruktur Fisik dan Digital

​Sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait Asta Cita keempat, pemerintah telah melakukan langkah masif di lapangan:

• ​Revitalisasi Satuan Pendidikan: Menyasar 16.167 sekolah di seluruh Indonesia.
• ​Digitalisasi Pembelajaran: Distribusi 288.865 unit Interactive Flat Panel (IFP) untuk memodernisasi ruang kelas.

​2. Infrastruktur Pedagogis (Kesejahteraan & Kompetensi Guru)

​Pemerintah fokus pada peningkatan kualifikasi dan kesejahteraan guru melalui skema berikut:

• ​Beasiswa S1: Bantuan studi bagi 12.500 guru melalui sistem Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) senilai Rp3 juta per semester.
• ​Kenaikan Tunjangan Sertifikasi Non-ASN: Meningkat dari Rp1.500.000 menjadi Rp2.000.000.
• ​Tunjangan Guru ASN: Diberikan sebesar gaji pokok dengan sistem transfer langsung ke rekening masing-masing setiap bulan.
• ​Insentif Guru Non-Sertifikasi: Insentif bulanan sebesar Rp400.000 bagi guru non-ASN yang belum tersertifikasi.

​3. Infrastruktur Budaya dan Karakter

​Penguatan karakter peserta didik diimplementasikan melalui gerakan konkret di sekolah, seperti gerakan 7 Kebiasaan Indonesia Hebat, Program Pagi Ceria, dan optimalisasi Upacara Bendera. Selain itu, pemerintah terus mengawal perluasan akses wajib belajar 13 tahun, mulai dari pendidikan anak usia dini (TK) hingga tingkat SMA/sederajat.

​“Kami tentu saja merasa sangat terbantu dengan kiprah, inisiatif serta kreativitas bapak-ibu sekalian, para wartawan, para guru, dan penyelenggara pendidikan yang selama ini telah bersama-sama secara bertahap mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua,” ujar Mendikdasmen.

​Apresiasi dan Kolaborasi Pusat-Daerah

​Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti, menjelaskan bahwa acara ini bertujuan untuk mempererat silaturahmi sekaligus mendorong inovasi dan kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah pusat dan daerah.

​Pada malam tasyakuran tersebut, Kemendikdasmen menyerahkan 97 penghargaan yang terbagi dalam berbagai kategori, di antaranya:

• ​Penghargaan atas dukungan program Revitalisasi Sekolah dan Digitalisasi Pembelajaran.
• ​Penghargaan Penyelenggaraan Senam Anak Indonesia Hebat.
• ​Penghargaan Lifetime Achievement yang dianugerahkan kepada tokoh pendidikan sekaligus mantan Menteri Pendidikan, Abdul Malik Fadjar, atas dedikasi luar biasanya terhadap masa depan pendidikan bangsa.

Sumber:
Siaran Pers Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 432/sipers/A6/V/2026

Tanpa Keterangan

Tanpa Keterangan

Tanpa Keterangan

Tanpa Keterangan

Tanpa Keterangan

Artikel Malam Tasyakuran Hardiknas 2026: Kemendikdasmen Dorong Partisipasi Semesta demi Pendidikan Bermutu untuk Semua pertama kali tampil pada Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Aceh.

Program ini diinisiasi sebagai bentuk komitmen nyata BGTK Provinsi Aceh dalam mendukung pemerataan kualitas pendidikan serta menghadirkan motivasi belajar langsung bagi para siswa di wilayah kepulauan. Melalui pendekatan yang interaktif, jajaran pimpinan dan fungsional BGTK Aceh turun langsung ke kelas untuk menyapa dan berbagi ilmu bersama generasi muda di beranda depan Aceh.

Pada agenda utama, Kepala BGTK Provinsi Aceh, Muhammadi, S.Kom., M.Si. hadir langsung bertindak sebagai pengajar. Di hadapan para siswa SD Negeri Kandang, Kepala BGTK Aceh menyampaikan materi pembelajaran matematika dengan metode yang inovatif dan menyenangkan. Langkah ini diambil untuk mengikis stigma bahwa matematika adalah mata pelajaran yang sulit, sekaligus memantik rasa ingin tahu serta kepercayaan diri siswa dalam berhitung.

Di sela-sela kegiatan, Kepala BGTK Provinsi Aceh, menyampaikan bahwa momentum ini merupakan bagian dari refleksi bulan pendidikan guna memperkuat ekosistem pembelajaran di seluruh pelosok daerah.”Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperingati bulan pendidikan, dengan fokus utama di wilayah 3T. Melalui program ini, kita berupaya meningkatkan mutu pembelajaran, sekaligus memberdayakan dan mengangkat potensi di wilayah 3T yang mungkin selama ini belum tersentuh secara optimal,” ujar Kepala BGTK Provinsi Aceh.

Sejalan dengan hal tersebut, tim BGTK Provinsi Aceh turut mengambil peran dengan menghadirkan sesi “Bermain Sambil Belajar”. Melalui berbagai simulasi permainan edukatif, para Widyaiswara berhasil mengemas konsep sains dan angka menjadi aktivitas yang kontekstual. Para siswa diajak untuk memahami secara langsung bahwa matematika bukanlah sekadar rumus di atas kertas, melainkan sebuah instrumen yang sangat dekat dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari.

Kegiatan “Semua Bisa Mengajar” ini diharapkan dapat menjadi pemantik semangat bagi satuan pendidikan di wilayah 3T untuk terus berinovasi dalam proses pembelajaran. BGTK Provinsi Aceh berkomitmen untuk terus bergerak serentak dan memperkuat sinergi demi mewujudkan layanan pendidikan bermutu bagi semua anak bangsa tanpa terkecuali.

Tanpa Keterangan

Tanpa Keterangan

Tanpa Keterangan

Tanpa Keterangan

Tanpa Keterangan

Tanpa Keterangan

Tanpa Keterangan

Artikel Kampanye Semua Bisa Mengajar, BGTK Aceh Berbagi Inspirasi di Wilayah 3T pertama kali tampil pada Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Aceh.

​Kebijakan ini dinilai sebagai langkah krusial untuk menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar sekaligus memberikan payung hukum bagi pemerintah daerah (Pemda) untuk tetap mempekerjakan guru honorer.

​Solusi Transisi dan Penyelamatan Guru

​Sejumlah anggota Komisi X DPR RI memandang SE ini sebagai solusi transisi yang sangat dibutuhkan di tengah proses penataan tenaga non-ASN yang sedang berjalan.

​Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, memberikan apresiasi tinggi terhadap inisiatif Mendikdasmen.

​“Bahkan dua jempol, Pak Menteri. Niatan yang ingin disampaikan oleh Pak Menteri bersama jajaran adalah untuk menyelamatkan guru-guru ini,” ujar Lalu Hadrian.

​Ia juga menekankan pentingnya sosialisasi masif agar kebijakan ini dipahami utuh oleh seluruh pemangku kepentingan demi menghadirkan solusi yang adil.

​Dukungan senada datang dari lintas fraksi di Komisi X DPR RI:

• ​La Tinro La Tunrung (Fraksi Gerindra): Menilai SE ini penting untuk mencegah kekosongan tenaga pendidik. Menurutnya, guru-guru yang telah mengabdi puluhan tahun tidak boleh telantar begitu saja.
• ​Habib Syarief Muhammad (Fraksi PKB): Menyebut kebijakan ini sebagai bentuk diskresi menteri atau “solusi darurat” yang diperlukan demi pelayanan publik. Namun, ia mengingatkan agar pemerintah segera menyiapkan strategi jangka menengah dan panjang.
• ​Abdul Fikri Faqih (Fraksi PKS): Meminta para guru tidak panik menghadapi masa transisi dan mengapresiasi SE ini sebagai jembatan koordinasi lintas kementerian/lembaga.

​Respons Kemendikdasmen: Pastikan Layanan Pendidikan Tetap Berjalan

​Menanggapi dukungan tersebut, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, memastikan bahwa pemerintah tidak tinggal diam dan terus melakukan pembahasan intensif lintas kementerian dan lembaga.

​“Jadi kami sudah melakukan upaya-upaya untuk persoalan guru ini,” tutur Abdul Mu’ti, menegaskan komitmennya agar kebutuhan guru di daerah tetap terpenuhi.

​Landasan Hukum Penggajian di Daerah

​Sementara itu, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Nunuk Suryani, membeberkan fakta di lapangan sebelum SE ini terbit. Ia mengungkapkan bahwa sempat ada beberapa Pemda yang menghentikan penugasan guru non-ASN karena terbentur masalah regulasi.

​Dengan hadirnya SE Nomor 7 Tahun 2026, guru-guru yang sempat diberhentikan kini mulai dipanggil kembali untuk mengajar.

​Tiga Fungsi Utama SE Mendikdasmen No. 7 Tahun 2026:

1. ​Memastikan proses pembelajaran di sekolah tetap berjalan tanpa hambatan.
2. ​Memberikan kepastian status penugasan bagi guru non-ASN.
3. ​Menjadi landasan hukum yang jelas bagi Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan penggajian guru non-ASN.

​“Paling tidak ini menjadi landasan masa transisi untuk tetap mempekerjakan guru non-ASN karena memang sejatinya keberadaan mereka masih dibutuhkan,” pungkas Nunuk.

​Melalui sinergi antara Kemendikdasmen, DPR RI, dan pemerintah daerah, langkah ini diharapkan mampu menjadi solusi jangka pendek yang menenangkan para guru honorer di seluruh Indonesia selagi pemerintah merumuskan penataan regulasi yang permanen.

Sumber: Siaran Pers Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 400/sipers/A6/V/2026

Tanpa Keterangan

Tanpa Keterangan

Tanpa Keterangan

Tanpa Keterangan

Tanpa Keterangan

Tanpa Keterangan

Artikel Komisi X DPR RI Dukung SE Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 demi Kepastian Guru Non-ASN pertama kali tampil pada Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Aceh.