​Acara ini sekaligus menjadi penutup dari rangkaian “Bulan Pendidikan” yang berlangsung sepanjang bulan Mei untuk merefleksikan arah dan capaian pendidikan nasional.

​Fondasi 19 Bulan Kepemimpinan Mendikdasmen

​Dalam sambutannya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) menyampaikan rasa terima kasih atas kolaborasi seluruh pihak selama tahun 2025 hingga 2026. Ia menegaskan bahwa dalam 19 bulan terakhir, Kemendikdasmen telah meletakkan tiga fondasi utama menuju pendidikan bermutu yang inklusif dan berkeadilan:

​1. Infrastruktur Fisik dan Digital

​Sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait Asta Cita keempat, pemerintah telah melakukan langkah masif di lapangan:

• ​Revitalisasi Satuan Pendidikan: Menyasar 16.167 sekolah di seluruh Indonesia.
• ​Digitalisasi Pembelajaran: Distribusi 288.865 unit Interactive Flat Panel (IFP) untuk memodernisasi ruang kelas.

​2. Infrastruktur Pedagogis (Kesejahteraan & Kompetensi Guru)

​Pemerintah fokus pada peningkatan kualifikasi dan kesejahteraan guru melalui skema berikut:

• ​Beasiswa S1: Bantuan studi bagi 12.500 guru melalui sistem Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) senilai Rp3 juta per semester.
• ​Kenaikan Tunjangan Sertifikasi Non-ASN: Meningkat dari Rp1.500.000 menjadi Rp2.000.000.
• ​Tunjangan Guru ASN: Diberikan sebesar gaji pokok dengan sistem transfer langsung ke rekening masing-masing setiap bulan.
• ​Insentif Guru Non-Sertifikasi: Insentif bulanan sebesar Rp400.000 bagi guru non-ASN yang belum tersertifikasi.

​3. Infrastruktur Budaya dan Karakter

​Penguatan karakter peserta didik diimplementasikan melalui gerakan konkret di sekolah, seperti gerakan 7 Kebiasaan Indonesia Hebat, Program Pagi Ceria, dan optimalisasi Upacara Bendera. Selain itu, pemerintah terus mengawal perluasan akses wajib belajar 13 tahun, mulai dari pendidikan anak usia dini (TK) hingga tingkat SMA/sederajat.

​“Kami tentu saja merasa sangat terbantu dengan kiprah, inisiatif serta kreativitas bapak-ibu sekalian, para wartawan, para guru, dan penyelenggara pendidikan yang selama ini telah bersama-sama secara bertahap mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua,” ujar Mendikdasmen.

​Apresiasi dan Kolaborasi Pusat-Daerah

​Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti, menjelaskan bahwa acara ini bertujuan untuk mempererat silaturahmi sekaligus mendorong inovasi dan kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah pusat dan daerah.

​Pada malam tasyakuran tersebut, Kemendikdasmen menyerahkan 97 penghargaan yang terbagi dalam berbagai kategori, di antaranya:

• ​Penghargaan atas dukungan program Revitalisasi Sekolah dan Digitalisasi Pembelajaran.
• ​Penghargaan Penyelenggaraan Senam Anak Indonesia Hebat.
• ​Penghargaan Lifetime Achievement yang dianugerahkan kepada tokoh pendidikan sekaligus mantan Menteri Pendidikan, Abdul Malik Fadjar, atas dedikasi luar biasanya terhadap masa depan pendidikan bangsa.

Sumber:
Siaran Pers Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 432/sipers/A6/V/2026

Tanpa Keterangan

Tanpa Keterangan

Tanpa Keterangan

Tanpa Keterangan

Tanpa Keterangan

Artikel Malam Tasyakuran Hardiknas 2026: Kemendikdasmen Dorong Partisipasi Semesta demi Pendidikan Bermutu untuk Semua pertama kali tampil pada Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Aceh.

Program ini diinisiasi sebagai bentuk komitmen nyata BGTK Provinsi Aceh dalam mendukung pemerataan kualitas pendidikan serta menghadirkan motivasi belajar langsung bagi para siswa di wilayah kepulauan. Melalui pendekatan yang interaktif, jajaran pimpinan dan fungsional BGTK Aceh turun langsung ke kelas untuk menyapa dan berbagi ilmu bersama generasi muda di beranda depan Aceh.

Pada agenda utama, Kepala BGTK Provinsi Aceh, Muhammadi, S.Kom., M.Si. hadir langsung bertindak sebagai pengajar. Di hadapan para siswa SD Negeri Kandang, Kepala BGTK Aceh menyampaikan materi pembelajaran matematika dengan metode yang inovatif dan menyenangkan. Langkah ini diambil untuk mengikis stigma bahwa matematika adalah mata pelajaran yang sulit, sekaligus memantik rasa ingin tahu serta kepercayaan diri siswa dalam berhitung.

Di sela-sela kegiatan, Kepala BGTK Provinsi Aceh, menyampaikan bahwa momentum ini merupakan bagian dari refleksi bulan pendidikan guna memperkuat ekosistem pembelajaran di seluruh pelosok daerah.”Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperingati bulan pendidikan, dengan fokus utama di wilayah 3T. Melalui program ini, kita berupaya meningkatkan mutu pembelajaran, sekaligus memberdayakan dan mengangkat potensi di wilayah 3T yang mungkin selama ini belum tersentuh secara optimal,” ujar Kepala BGTK Provinsi Aceh.

Sejalan dengan hal tersebut, tim BGTK Provinsi Aceh turut mengambil peran dengan menghadirkan sesi “Bermain Sambil Belajar”. Melalui berbagai simulasi permainan edukatif, para Widyaiswara berhasil mengemas konsep sains dan angka menjadi aktivitas yang kontekstual. Para siswa diajak untuk memahami secara langsung bahwa matematika bukanlah sekadar rumus di atas kertas, melainkan sebuah instrumen yang sangat dekat dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari.

Kegiatan “Semua Bisa Mengajar” ini diharapkan dapat menjadi pemantik semangat bagi satuan pendidikan di wilayah 3T untuk terus berinovasi dalam proses pembelajaran. BGTK Provinsi Aceh berkomitmen untuk terus bergerak serentak dan memperkuat sinergi demi mewujudkan layanan pendidikan bermutu bagi semua anak bangsa tanpa terkecuali.

Tanpa Keterangan

Tanpa Keterangan

Tanpa Keterangan

Tanpa Keterangan

Tanpa Keterangan

Tanpa Keterangan

Tanpa Keterangan

Artikel Kampanye Semua Bisa Mengajar, BGTK Aceh Berbagi Inspirasi di Wilayah 3T pertama kali tampil pada Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Aceh.

​Kebijakan ini dinilai sebagai langkah krusial untuk menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar sekaligus memberikan payung hukum bagi pemerintah daerah (Pemda) untuk tetap mempekerjakan guru honorer.

​Solusi Transisi dan Penyelamatan Guru

​Sejumlah anggota Komisi X DPR RI memandang SE ini sebagai solusi transisi yang sangat dibutuhkan di tengah proses penataan tenaga non-ASN yang sedang berjalan.

​Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, memberikan apresiasi tinggi terhadap inisiatif Mendikdasmen.

​“Bahkan dua jempol, Pak Menteri. Niatan yang ingin disampaikan oleh Pak Menteri bersama jajaran adalah untuk menyelamatkan guru-guru ini,” ujar Lalu Hadrian.

​Ia juga menekankan pentingnya sosialisasi masif agar kebijakan ini dipahami utuh oleh seluruh pemangku kepentingan demi menghadirkan solusi yang adil.

​Dukungan senada datang dari lintas fraksi di Komisi X DPR RI:

• ​La Tinro La Tunrung (Fraksi Gerindra): Menilai SE ini penting untuk mencegah kekosongan tenaga pendidik. Menurutnya, guru-guru yang telah mengabdi puluhan tahun tidak boleh telantar begitu saja.
• ​Habib Syarief Muhammad (Fraksi PKB): Menyebut kebijakan ini sebagai bentuk diskresi menteri atau “solusi darurat” yang diperlukan demi pelayanan publik. Namun, ia mengingatkan agar pemerintah segera menyiapkan strategi jangka menengah dan panjang.
• ​Abdul Fikri Faqih (Fraksi PKS): Meminta para guru tidak panik menghadapi masa transisi dan mengapresiasi SE ini sebagai jembatan koordinasi lintas kementerian/lembaga.

​Respons Kemendikdasmen: Pastikan Layanan Pendidikan Tetap Berjalan

​Menanggapi dukungan tersebut, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, memastikan bahwa pemerintah tidak tinggal diam dan terus melakukan pembahasan intensif lintas kementerian dan lembaga.

​“Jadi kami sudah melakukan upaya-upaya untuk persoalan guru ini,” tutur Abdul Mu’ti, menegaskan komitmennya agar kebutuhan guru di daerah tetap terpenuhi.

​Landasan Hukum Penggajian di Daerah

​Sementara itu, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Nunuk Suryani, membeberkan fakta di lapangan sebelum SE ini terbit. Ia mengungkapkan bahwa sempat ada beberapa Pemda yang menghentikan penugasan guru non-ASN karena terbentur masalah regulasi.

​Dengan hadirnya SE Nomor 7 Tahun 2026, guru-guru yang sempat diberhentikan kini mulai dipanggil kembali untuk mengajar.

​Tiga Fungsi Utama SE Mendikdasmen No. 7 Tahun 2026:

1. ​Memastikan proses pembelajaran di sekolah tetap berjalan tanpa hambatan.
2. ​Memberikan kepastian status penugasan bagi guru non-ASN.
3. ​Menjadi landasan hukum yang jelas bagi Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan penggajian guru non-ASN.

​“Paling tidak ini menjadi landasan masa transisi untuk tetap mempekerjakan guru non-ASN karena memang sejatinya keberadaan mereka masih dibutuhkan,” pungkas Nunuk.

​Melalui sinergi antara Kemendikdasmen, DPR RI, dan pemerintah daerah, langkah ini diharapkan mampu menjadi solusi jangka pendek yang menenangkan para guru honorer di seluruh Indonesia selagi pemerintah merumuskan penataan regulasi yang permanen.

Sumber: Siaran Pers Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 400/sipers/A6/V/2026

Tanpa Keterangan

Tanpa Keterangan

Tanpa Keterangan

Tanpa Keterangan

Tanpa Keterangan

Tanpa Keterangan

Artikel Komisi X DPR RI Dukung SE Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 demi Kepastian Guru Non-ASN pertama kali tampil pada Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Aceh.

Dampak nyata dari kebijakan ini terpantau melalui testimoni para pendidik di SD Negeri Lempuyangan 1 dan SMP Negeri 15 Yogyakarta pada Minggu (10/5). Di SD Negeri Lempuyangan 1, sebanyak 17 guru telah tersertifikasi dan menerima manfaat TPG yang berperan penting dalam menopang kesejahteraan sekaligus kompetensi mereka.

Salah satu guru SD Negeri Lempuyangan 1, Shinta Puspitasari, menjelaskan bahwa perjalanan memperoleh sertifikat pendidik membutuhkan perjuangan besar dalam membagi waktu antara mengajar dan menyelesaikan tugas Pendidikan Profesi Guru (PPG). Namun, ia menegaskan pentingnya proses tersebut.

“Sertifikat pendidik bukan sekadar syarat administrasi, tetapi bukti bahwa guru harus terus belajar demi memberikan pembelajaran terbaik bagi murid,” tutur Shinta.

Menurut Shinta, TPG membuka ruang bagi guru untuk melakukan inovasi secara mandiri dalam proses belajar mengajar. Ia mengaku dapat mengalokasikan tunjangan tersebut untuk membeli alat peraga hingga buku latihan guna mengembangkan metode belajar yang lebih kreatif bagi siswa.

Kondisi serupa terjadi di SMP Negeri 15 Yogyakarta, di mana sekitar 85 persen guru telah memiliki sertifikat pendidik. Kepala Sekolah Siswanto memberikan pandangannya mengenai korelasi antara kesejahteraan dan kinerja guru di kelas.

“Ketika kesejahteraan guru terjamin, fokus mereka dalam berinovasi di kelas dan memberikan pendampingan terbaik bagi murid menjadi jauh lebih maksimal,” kata Siswanto.

Lebih lanjut, Mega Ayu Wulandari, Guru Bahasa Inggris di sekolah yang sama, menilai TPG sebagai bentuk apresiasi negara yang sangat berarti. Ia merincikan bahwa tunjangan tersebut sangat mendukung pengembangan kompetensi profesional guru.

“Untuk saya sebesar Rp2.900.000. Tunjangan tersebut tidak hanya mendukung kebutuhan sehari-hari, tetapi juga membantu pengembangan kompetensi profesional, seperti mengikuti pelatihan, seminar, hingga melanjutkan studi, membeli perangkat pendukung pembelajaran, maupun mengembangkan media ajar yang lebih inovatif,” ujar Mega Ayu.

Ia menambahkan, “Dengan adanya dukungan ini, guru semakin termotivasi untuk meningkatkan kualitas diri dan memberikan pembelajaran terbaik bagi murid.”

Aspek pengakuan terhadap profesi juga ditekankan oleh Aulia Diah Pratiwi, Guru Bimbingan dan Konseling SMP Negeri 15 Yogyakarta. Ia memandang TPG sebagai rasa bangga atas dedikasi guru dalam pembangunan bangsa.

“Dengan kesejahteraan yang lebih baik, kami bisa lebih fokus mendampingi murid dan terus mengembangkan diri sebagai pendidik,” kata Aulia.

Menanggapi keberhasilan implementasi di lapangan, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Nunuk Suryani, menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk terus mengawal kebijakan ini secara berkelanjutan.

“Pemerintah melalui Kemendikdasmen terus berkomitmen meningkatkan kesejahteraan guru melalui berbagai kebijakan, termasuk penyaluran tunjangan profesi guru bagi guru yang telah memenuhi persyaratan. Kami memahami masih ada tantangan yang dihadapi para guru di berbagai daerah, namun negara hadir dan terus bekerja agar kesejahteraan guru semakin baik dari waktu ke waktu,” ujar Nunuk.

Melalui penguatan TPG, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berkomitmen untuk terus melahirkan guru-guru profesional yang sejahtera dan adaptif guna mewujudkan pendidikan bermutu bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Sumber:
Siaran Pers Kemendikdasmen Nomor 385/sipers/A6/V/2026 Tanggal 11 Mei 2026

Artikel Akselerasi Kesejahteraan dan Profesionalisme Guru: Potret Keberhasilan Program TPG di Yogyakarta pertama kali tampil pada Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Aceh.

Kebijakan ini diambil sebagai respons atas kondisi fiskal di sejumlah daerah yang belum mampu mengalokasikan anggaran honor secara optimal melalui APBD. Langkah ini menjadi solusi transisi agar kegiatan belajar mengajar di sekolah tetap berjalan tanpa hambatan.

Fokus pada PPPK Paruh Waktu

Dalam aturan tersebut, satuan pendidikan diberikan izin terbatas untuk menggunakan Dana BOSP guna membiayai honor guru dan tenaga kependidikan non-ASN. Secara spesifik, kebijakan ini menyasar mereka yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa fokus utama kementerian adalah memastikan hak belajar siswa tidak tercederai oleh kendala administratif atau anggaran di daerah.

“Sekolah harus tetap dapat menyelenggarakan proses belajar mengajar secara optimal. Oleh karena itu, relaksasi penggunaan Dana BOSP ini diberikan sebagai langkah transisi agar sekolah tetap memiliki dukungan yang memadai bagi guru dan tenaga kependidikan,” ujar Menteri Mu’ti dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (14/3).

Syarat dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Meskipun relaksasi diberikan, Kemendikdasmen menekankan bahwa kebijakan ini bersifat sementara dan hanya berlaku untuk Tahun Anggaran 2026. Pemerintah daerah tetap memegang tanggung jawab utama dalam mengalokasikan anggaran pendidikan melalui APBD sesuai kewenangannya.

Untuk mendapatkan relaksasi ini, pemerintah daerah wajib menempuh prosedur resmi, di antaranya:

1. Mengajukan permohonan resmi kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.
2. Melampirkan pernyataan kondisi fiskal daerah.
3. Menyertakan analisis kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang telah diverifikasi.
4. Menyatakan komitmen penguatan penganggaran pendidikan melalui APBD pada tahun berikutnya.

Evaluasi dan Mutu Layanan

Selain mempermudah birokrasi anggaran, Pemda juga diminta memfasilitasi penyesuaian Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan (RKAS). Kemendikdasmen menjamin bahwa fleksibilitas ini tidak akan mengurangi kualitas layanan pendidikan bagi peserta didik.

Sebagai bentuk pengawasan, Kemendikdasmen akan melakukan evaluasi berkala untuk memantau efektivitas kebijakan, tingkat kepatuhan daerah, serta memastikan tujuan utama yakni menjaga keberlangsungan layanan pendidikan bermutu tetap tercapai.

Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap sinergi antara pusat dan daerah semakin kuat dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang stabil dan berkelanjutan bagi seluruh anak bangsa.

Artikel Kemendikdasmen Beri Relaksasi Dana BOSP 2026 untuk Honor Guru, Pastikan Layanan Pendidikan Tak Terganggu pertama kali tampil pada Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Aceh.

Dimulainya Revitalisasi 116 Sekolah Terdampak Bencana

Sebagai langkah nyata percepatan pemulihan sarana pendidikan pascabencana, Menteri Mu’ti melakukan prosesi peletakan batu pertama di sejumlah sekolah, antara lain UPTD TK Negeri Mujahidin, UPTD SMP Negeri 2 Peudada, dan SMK Kesehatan Muhammadiyah. Untuk wilayah Kabupaten Bireuen, tercatat 116 sekolah terdampak bencana telah menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) revitalisasi dengan total nilai bantuan mencapai Rp167,4 miliar.

“Hari ini kita akan melakukan peletakan batu pertama pembangunan di TK Negeri Muhajidin yang mendapatkan bantuan revitalisasi untuk tahun 2026. Ini merupakan realisasi dari revitalisasi tahun 2026 yang alhamdulillah sebagian sudah kita tetapkan dan sudah bisa dimulai pembangunannya,” ujar Mendikdasmen di Kabupaten Bireuen.

Menteri Mu’ti menjelaskan bahwa bantuan revitalisasi ini bersifat spesifik sesuai kebutuhan masing-masing sekolah, mencakup ruang kelas baru, perpustakaan, laboratorium, toilet, hingga ruang administrasi. “Jadi bervariasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing sekolah. Tadi juga kita berikan untuk pengadaan sarana prasarana yang lainnya,” jelasnya.

Beliau berharap program ini dapat membangkitkan kembali semangat masyarakat pascamusibah. “Mudah-mudahan dengan revitalisasi ini, kegiatan pembelajaran dapat berlangsung lebih baik lagi dan juga masyarakat yang terdampak oleh musibah banjir dapat bangkit maju lagi dengan sarana pendidikan yang lebih baik. Mudah-mudahan pembangunan bisa cepat selesai,” pungkas Menteri Mu’ti.

Rasa syukur mendalam disampaikan oleh Kepala UPTD TK Negeri Mujahidin, Mursyidah, yang mengelola sekolah dengan kondisi memprihatinkan bahkan sebelum bencana melanda. “Alhamdulillah kami sangat senang dan bersyukur mendapat kesempatan menjadi salah satu sekolah yang mendapatkan bantuan revitalisasi. Ini merupakan sesuatu yang kami tunggu-tunggu, terutama ini merupakan tahun terakhir saya bekerja,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala SMP Negeri 2 Peudada, Salawati, menyebut sekolahnya menerima bantuan Rp3,4 miliar untuk berbagai rehabilitasi dan pembangunan ruang baru. Siswa kelas IX, Heira Umira, menceritakan kesulitan saat ruang kelas bocor dan harus pindah ke musala saat hujan. “Harapannya belajarnya lebih nyaman dan tidak takut bocor dan banjir lagi saat hujan,” ujarnya.

Peninjauan Gladi Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2026

Selain urusan infrastruktur, Menteri Mu’ti meninjau gladi persiapan TKA di UPTD SMP Negeri 2 Peudada guna memastikan kesiapan literasi dan numerasi siswa. Beliau mendorong para murid untuk menghadapi ujian bulan April mendatang dengan integritas tinggi.

“Siang ini kami mengunjungi UPTD SMPN 2 Peudada untuk memastikan persiapan TKA agar berjalan dengan baik. Tentunya kami mendorong para murid untuk melaksanakan TKA ini dengan slogan serta semangat jujur dan gembira,” tegas Mendikdasmen. Beliau menuturkan bahwa hasil TKA pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Matematika akan menjadi salah satu aspek penilaian dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 jalur prestasi.

Dukungan teknologi juga menjadi sorotan. Guru Matematika, Dewi Nofita, mengungkapkan manfaat Papan Interaktif Digital (PID) dalam membantu persiapan siswa. “Puji syukur persiapan sudah sangat baik dan semoga murid-murid kami mendapatkan hasil yang terbaik,” paparnya.

Siswa kelas 9, Haiyatul Husna dan Fajar Rizki, menyatakan kesiapan mereka untuk mendapatkan nilai maksimal. “Senang rasanya dapat bertemu, diberikan semangat, dan motivasi dari Menteri Mu’ti. Pastinya sangat berharap nilai terbaik untuk bisa melanjutkan ke jenjang SMA dan SMK,” ujar Husna. Fajar Rizki menambahkan, “Tentunya saya sangat siap dan terus mempersiapkan diri sampai pelaksanaan TKA April nanti.”

Menutup kunjungannya, Menteri Mu’ti memberikan bantuan pemerintah kepada pihak sekolah dan bersama para murid menyanyikan lagu “Rukun Sama Teman” dengan penuh gembira dan sukacita.

Artikel Mendikdasmen Resmikan Revitalisasi 116 Sekolah di Bireuen Senilai Rp167,4 Miliar dan Pantau Persiapan Tes Akademik Siswa pertama kali tampil pada Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Aceh.

Peresmian Ruang Kelas Darurat di SMA Negeri 2 Meureudu

Sebagai langkah awal pemulihan, Mendikdasmen meresmikan enam Ruang Kelas Darurat (RKD) di SMA Negeri 2 Meureudu. Selain meresmikan fasilitas tersebut, Menteri Mu’ti menyapa peserta didik, menyerahkan bantuan buku, peralatan sekolah, serta Bantuan Pendidikan Tahun 2026 senilai Rp25 juta.

“Hari ini saya mengunjungi SMA Negeri 2 Mereudeu di Pidie Jaya untuk meresmikan enam RKD dan membagikan sejumlah bantuan buku serta peralatan sekolah. Ini adalah wujud nyata upaya kami untuk mempercepat proses pembangunan dan rekonstruksi pasca musibah yang melanda di Sumatra, khususnya di Kabupaten Pidie Jaya,” ungkap Mendikdasmen, Abdul Mu’ti, di Kabupaten Pidie Jaya, Senin (9/3).

Menteri Mu’ti menjelaskan bahwa RKD ini berfungsi sebagai solusi jangka pendek sembari menunggu pembangunan kembali gedung utama sekolah. “Kami terus mengusahakan agar pelaksanaan rekonstruksi gedung sekolah dapat segera dilakukan. Dan juga ketika gedung sekolah sudah berdiri, RKD dapat dimanfaatkan seperti kantin atau hal lainnya terkait proses pembelajaran,” tambah beliau.

Kepala SMA Negeri 2 Meureudu, Muhammadiah, menyampaikan rasa harunya atas perhatian kementerian terhadap sekolahnya yang menjadi salah satu titik terdampak banjir paling parah pada November 2025 lalu. “Di tengah suasana Bulan Suci Ramadan ini, kami mengucapkan rasa syukur akan peresmian 6 RKD. Kami sangat tersanjung akan kunjungan Menteri Mu’ti, ini menjadi sebuah momentum untuk kami dapat bangkit dan terus lebih baik ke depannya,” ujar Muhammadiah yang akrab disapa Diah.

Ia menambahkan bahwa seluruh gedung sekolah nantinya akan diratakan dan dibangun kembali bekerja sama dengan TNI Angkatan Darat. “Terima kasih Kemendikdasmen dan Pak Menteri. Semoga seluruh bantuan yang kami dapatkan dapat bermanfaat dengan baik dan menjadi rahmat bagi semua warga sekolah SMA Negeri 2 Mereudeu,” terangnya.

Kegembiraan juga dirasakan oleh para siswa. Israqiah, siswi SMA Negeri 2 Meureudu, mengenang masa-masa sulit saat harus belajar di bawah tenda beralaskan terpal. “Saya melihat langsung proses pembangunan RKD ini yang sangat cepat. Ruangannya cukup baik, ada bangku, meja, dan papan tulis. Senang rasanya bisa kembali belajar di ruang kelas,” ucapnya. Senada dengan itu, Ziadatul Una berharap pendidikan di daerahnya segera pulih sepenuhnya. “Kami sangat bersyukur untuk semua bantuan yang hari ini kami terima. Semoga pendidikan di kota kami kembali pulih dan kami semua dapat bersekolah dengan aman dan bahagia,” tutup Una.

Realisasi Program Revitalisasi Sekolah 2026

Dalam rangkaian kunjungan tersebut, Mendikdasmen juga meninjau realisasi program revitalisasi di sejumlah satuan pendidikan. Secara nasional, Kemendikdasmen mengalokasikan Rp14 triliun pada tahun 2026 untuk revitalisasi sekitar 11 ribu satuan pendidikan, dengan prioritas pada sekolah terdampak bencana, gedung rusak berat, dan wilayah 3T.

Khusus untuk Kabupaten Pidie Jaya, terdapat 72 sekolah yang telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) program revitalisasi tahun 2026 dengan total nilai bantuan Rp86,7 miliar. “Ini bagian dari upaya kami agar rekonstruksi, khususnya untuk sarana pendidikan di Aceh, dapat terselesaikan dengan lebih cepat lagi,” tegas Mendikdasmen.

Beliau menambahkan bahwa pekerjaan fisik telah dimulai untuk tahap pertama. “Untuk tahap pertama, yang sudah PKS tadi sudah mulai dikerjakan. Mudah-mudahan dapat waktu yang sesingkat-singkatnya dan pada tahun ajaran baru dapat digunakan untuk kegiatan belajar mengajar yang ideal,” ujarnya. Terkait sekolah yang membutuhkan relokasi, ia menyatakan, “Sekolah-sekolah yang memang dalam posisi harus relokasi, kami menunggu kepastian tempatnya. Mudah-mudahan bisa kami berikan prioritas dengan anggaran tahun 2026.”

Manfaat program ini dirasakan langsung oleh SDN 8 Meureudu. Plt. Kepala Sekolah, Martini, menjelaskan bahwa bantuan revitalisasi berupa rehabilitasi 12 ruang kelas mencakup peninggian bangunan untuk mencegah dampak banjir di masa depan. “Dengan adanya peninggian bangunan, ke depannya kalau ada banjir kami bisa lebih siaga. InsyaAllah aman ke depannya, dan anak-anak bisa belajar dengan baik di sini, tidak lagi takut dengan adanya banjir,” tuturnya.

Sementara itu, di SMA Negeri 2 Meureudu, bantuan senilai Rp7,9 miliar akan digunakan untuk membangun sekolah baru karena fasilitas lama telah tertimbun tanah. Muhammadiah menceritakan kondisi sekolahnya, “Di sini kami tidak bisa memanfaatkan sarana dan prasarana yang sudah ada, seperti komputer, TV, buku, semua sudah tertimbun.” Namun, ia optimis dengan datangnya bantuan buku baru. “Buku ini dari kementerian baru datang, setelah lebaran akan kami manfaatkan. Harapan ke depan semoga pemerintah membangun yang lebih bagus lagi,” pungkasnya.

Apresiasi Daerah dan Peresmian 29 Sekolah Hasil Revitalisasi 2025

Pemerintah Provinsi Aceh melalui Kepala Dinas Pendidikan, Murthalamuddin, memberikan apresiasi tinggi atas gerak cepat Kemendikdasmen. “Pendidikan adalah sektor yang paling pesat pemajuannya pascabencana di Aceh. Ini tidak lepas dari kerja keras Menteri Mu’ti dan jajaran melalui program-program prioritas Kemendikdasmen,” ungkapnya dalam acara peresmian 29 sekolah hasil revitalisasi tahun 2025 yang dipusatkan di SMA Negeri 1 Meureudu.

“Semoga semangat untuk terus bangkit dan memulihkan layanan pendidikan di Kabupaten Pidie Jaya dapat menginspirasi daerah lainnya untuk juga semangat dan terus melangkah, menatap masa depan pendidikan yang lebih maju untuk warga Aceh,” tambah Murthalamuddin.

Bupati Pidie Jaya, Sibral Malasyi, turut mengungkapkan bahwa program revitalisasi tahun 2025 telah menjangkau berbagai jenjang, mulai dari 3 TK hingga 2 SMK. “Program revitalisasi menjadi bagian dari upaya bersama untuk memastikan proses pembelajaran berlangsung dengan aman dan nyaman di tengah situasi pascabencana. Kami berharap program ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan daerah kami menjadi lebih layak dan memberikan kesempatan belajar yang jauh lebih baik untuk semua warga sekolah daerah kami,” ucap Sibral. Ia juga berterima kasih atas perhatian pusat, “Terima kasih kepada jajaran Kemendikdasmen yang sudah menaruh perhatian dan dukungan penuh kepada daerah kami. Semoga peresmian dan kunjungan Menteri Mu’ti ini membawa semangat baru untuk pemajuan pendidikan Pidie Jaya yang jauh lebih baik.”

Menutup rangkaian kunjungannya, Mendikdasmen Abdul Mu’ti menekankan pentingnya pola pikir positif dalam menghadapi musibah. “Kita harus bangkit tegak berdiri menghadapi berbagai masalah yang sedang kita hadapi. Musibah adalah cara Allah meningkatkan harkat dan martabat kita, untuk itu penting bagi kita semua menanamkan pola fikir bahwa bersama dengan kesulitan pasti ada kemudahan. Berbekal petunjuk tersebut, mari kita semua bangkit dan percaya diri bahwa dengan terus bersinergi semua masalah dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya,” tutup Menteri Mu’ti.

Pemerintah menargetkan sekolah dengan kerusakan ringan hingga sedang rampung pada Juni 2026, sementara kerusakan berat ditargetkan selesai pada November 2026 sesuai dengan arahan Presiden.

Daftar 29 Satuan Pendidikan Hasil Revitalisasi Tahun 2025 di Pidie Jaya:

• TK Negeri TGK Chik Diuteun Bayu
• TK TGK Dibatee Puteh
• TK Negeri Malahayati
• SD Negeri 2 Panteraja
• SDN 18 Bandar Baru
• SDN 13 Trienggadeng
• SDN 21 Bandar Baru
• SDN 24 Bandar Baru
• SDN 2 Jangka Buya
• SDN 2 Meurah Dua
• SDN 5 Bandar Dua
• SDN 7 Meureudu
• SDN 10 Trienggadeng
• SDN 1 Ulim
• SDN 2 Meureudu
• SDN 14 Bandar Baru
• SDN 7 Bandar Dua
• SDN 9 Trienggadeng
• SDN 8 Meureudu
• SMPN 2 Bandar Dua
• SMPIT Darul Muttaqien
• SMPS Ummul Ayman II
• SMP Ulumul Qur’an Pidie Jaya
• SMAN 2 Bandar Baru
• SMAN 1 Bandar Baru
• SMAN 1 Meureudu
• SMAN 1 Trienggadeng
• SMK Budi
• SMK Ummul Ayman 2.

Artikel Mendikdasmen Abdul Mu’ti Percepat Pemulihan Pendidikan di Pidie Jaya, Alokasikan Rp86,7 Miliar untuk Revitalisasi Sekolah pertama kali tampil pada Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Aceh.

Komitmen Anggaran dan Rehabilitasi Total

Pemerintah menargetkan rehabilitasi sekolah di Aceh Utara selesai sepenuhnya pada tahun 2026. Secara nasional, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp2,4 triliun untuk pemulihan satuan pendidikan terdampak bencana di wilayah Sumatra. Kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar tidak ada lagi sekolah dengan kondisi bangunan rusak, atap bocor, atau sanitasi yang tidak layak.

Pemerintah juga memastikan bahwa sekolah dengan kerusakan berat akan dibangun ulang, bukan sekadar diperbaiki. Selama proses rehabilitasi berlangsung, pembelajaran tetap berjalan menggunakan kelas darurat dengan dukungan meja, kursi, dan sarana belajar (School Kit) yang memperhatikan standar keamanan.

Data Penanganan Bencana

Hingga 15 Januari 2026, tercatat 171 satuan pendidikan terdampak bencana telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) revitalisasi tahap pertama dengan total nilai Rp274,18 miliar. Rinciannya meliputi:

• SMK: 99 sekolah terverifikasi dengan nilai PKS Rp270 miliar.
• SLB: 15 sekolah terverifikasi dengan nilai PKS Rp3,98 miliar.
• SKB/PKBM: 7 sekolah terverifikasi dengan nilai PKS Rp198 juta.

Peresmian dan Mendikdasmen Mengajar

Dalam kunjungan ini, Mendikdasmen meresmikan revitalisasi satuan pendidikan yang dipusatkan di dua lokasi, yaitu SMA Negeri 1 Baktiya (Aceh Utara) dan SD Negeri 12 Bintang (Aceh Tengah). Di SD Negeri 12 Bintang, peresmian dilakukan secara simbolis untuk 53 satuan pendidikan di Aceh Tengah dan Bener Meriah hasil Program Revitalisasi Satuan Pendidikan 2025.

Selain meresmikan bangunan, Mendikdasmen juga mengajar langsung di dalam kelas di SMAN 1 Baktiya dan SMPN 22 Takengon guna memberikan penguatan semangat serta motivasi belajar kepada siswa. Fokus pemulihan pendidikan tidak hanya pada infrastruktur, tetapi juga pemulihan psikososial (mental) siswa dan guru.+1

Dampak Nyata bagi Sekolah

Kepala SLB Negeri Selinara Angkut, Yusbida, dan Kepala SMA Negeri 1 Timang Gajah, Marhamah, menyampaikan bahwa revitalisasi ini memberikan dampak nyata. Fasilitas yang sebelumnya terbatas dan rusak kini telah berganti menjadi ruang belajar dan laboratorium yang aman, layak, dan fungsional.

Marhamah menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto dan Mendikdasmen atas perhatian pemerintah pusat. Sementara itu, Yusbida berharap program ini terus berlanjut agar semakin banyak sekolah mendapatkan lingkungan belajar yang layak. Percepatan rehabilitasi ini dapat terlaksana berkat sinergi antara Kemendikdasmen, pemerintah daerah, dan Dinas Pendidikan Aceh.

Artikel Mendikdasmen Tinjau Sekolah Pascabencana di Aceh, Targetkan Pemulihan Tuntas 2026 pertama kali tampil pada Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Aceh.

Artikel Surat Edaran Mendikdasmen tentang Pelaksanaan Upacara Bendera di Sekolah pertama kali tampil pada Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Aceh.

Inisiatif ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan manifestasi dari komitmen pemerintah untuk menghadirkan instrumen asesmen yang terstandar, objektif, dan kredibel. Pelaksanaan TKA 2026 diproyeksikan menjadi barometer komprehensif dalam mengukur capaian akademik murid, yang hasilnya kelak dapat dimanfaatkan secara luas oleh seluruh ekosistem pendidikan guna pemetaan dan evaluasi mutu.

Momentum Integrasi dengan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB)

Salah satu poin krusial dalam pelaksanaan TKA tahun ini adalah integrasinya dengan sistem seleksi jenjang pendidikan selanjutnya. Sejalan dengan penerbitan Surat Edaran Direktur Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen mengenai Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027, hasil TKA memiliki nilai strategis yang signifikan.

Pemerintah menegaskan bahwa hasil TKA dapat dijadikan acuan dalam jalur prestasi akademik. Kebijakan ini dirancang untuk menciptakan mekanisme seleksi yang lebih berkeadilan dan transparan, sekaligus mengurangi disparitas penilaian yang mungkin terjadi antar-satuan pendidikan. Langkah ini dinilai sebagai upaya progresif untuk membangun sistem meritokrasi yang sehat dalam transisi jenjang pendidikan dari SD ke SMP, maupun SMP ke SMA.

Kesiapan dan Tahapan Pelaksanaan

Kepala BSKAP, Toni Toharudin, menekankan pentingnya masa pendaftaran ini sebagai langkah awal yang fundamental. Ia mengajak seluruh satuan pendidikan untuk memanfaatkan momentum ini guna mematangkan persiapan, baik dari sisi data administrasi (validitas NISN) maupun infrastruktur teknis.

“TKA dirancang sebagai instrumen yang adil dan terstandar untuk menggambarkan kemampuan akademik murid. Pembukaan pendaftaran ini menjadi momentum penting bagi satuan pendidikan untuk mempersiapkan pelaksanaan asesmen secara lebih terencana,” ujar Toni.

Guna menjamin kelancaran pelaksanaan, Kemendikdasmen telah menyusun linimasa yang sistematis, dimulai dari tahap simulasi dan gladi bersih pada bulan Februari hingga Maret, yang berpuncak pada pelaksanaan utama:

• Jenjang SMP: 6 – 16 April 2026.
• Jenjang SD: 20 – 30 April 2026.

Pemerintah juga menunjukkan fleksibilitas dengan menyediakan jadwal susulan pada pertengahan Mei 2026 bagi satuan pendidikan yang berhalangan, dengan target pengumuman hasil nasional pada 25 Mei 2026.

Sinergi Menuju Pendidikan Berkualitas

Kemendikdasmen mendorong terciptanya sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan orang tua murid. Partisipasi aktif dalam TKA diharapkan tidak hanya dilihat sebagai kewajiban administratif, melainkan sebagai bentuk dukungan kolektif terhadap peningkatan mutu pendidikan.

Dengan mekanisme yang akuntabel dan terintegrasi ini, diharapkan kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan nasional akan semakin menguat, mewujudkan visi “Pendidikan Bermutu untuk Semua.”

Bagi satuan pendidikan dan masyarakat yang membutuhkan informasi teknis lebih lanjut, Kemendikdasmen menyediakan akses informasi lengkap melalui laman resmi tka.kemendikdasmen.go.id.

Sumber: Siaran Pers Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor: 38/sipers/A6/I/2026

Artikel Perkuat Standardisasi Mutu Pendidikan, Kemendikdasmen Resmi Buka Pendaftaran TKA SD dan SMP 2026 pertama kali tampil pada Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Aceh.