Kebijakan ini diambil sebagai respons atas kondisi fiskal di sejumlah daerah yang belum mampu mengalokasikan anggaran honor secara optimal melalui APBD. Langkah ini menjadi solusi transisi agar kegiatan belajar mengajar di sekolah tetap berjalan tanpa hambatan.

Fokus pada PPPK Paruh Waktu

Dalam aturan tersebut, satuan pendidikan diberikan izin terbatas untuk menggunakan Dana BOSP guna membiayai honor guru dan tenaga kependidikan non-ASN. Secara spesifik, kebijakan ini menyasar mereka yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa fokus utama kementerian adalah memastikan hak belajar siswa tidak tercederai oleh kendala administratif atau anggaran di daerah.

“Sekolah harus tetap dapat menyelenggarakan proses belajar mengajar secara optimal. Oleh karena itu, relaksasi penggunaan Dana BOSP ini diberikan sebagai langkah transisi agar sekolah tetap memiliki dukungan yang memadai bagi guru dan tenaga kependidikan,” ujar Menteri Mu’ti dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (14/3).

Syarat dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Meskipun relaksasi diberikan, Kemendikdasmen menekankan bahwa kebijakan ini bersifat sementara dan hanya berlaku untuk Tahun Anggaran 2026. Pemerintah daerah tetap memegang tanggung jawab utama dalam mengalokasikan anggaran pendidikan melalui APBD sesuai kewenangannya.

Untuk mendapatkan relaksasi ini, pemerintah daerah wajib menempuh prosedur resmi, di antaranya:

1. Mengajukan permohonan resmi kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.
2. Melampirkan pernyataan kondisi fiskal daerah.
3. Menyertakan analisis kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang telah diverifikasi.
4. Menyatakan komitmen penguatan penganggaran pendidikan melalui APBD pada tahun berikutnya.

Evaluasi dan Mutu Layanan

Selain mempermudah birokrasi anggaran, Pemda juga diminta memfasilitasi penyesuaian Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan (RKAS). Kemendikdasmen menjamin bahwa fleksibilitas ini tidak akan mengurangi kualitas layanan pendidikan bagi peserta didik.

Sebagai bentuk pengawasan, Kemendikdasmen akan melakukan evaluasi berkala untuk memantau efektivitas kebijakan, tingkat kepatuhan daerah, serta memastikan tujuan utama yakni menjaga keberlangsungan layanan pendidikan bermutu tetap tercapai.

Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap sinergi antara pusat dan daerah semakin kuat dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang stabil dan berkelanjutan bagi seluruh anak bangsa.

Artikel Kemendikdasmen Beri Relaksasi Dana BOSP 2026 untuk Honor Guru, Pastikan Layanan Pendidikan Tak Terganggu pertama kali tampil pada Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Aceh.

Dimulainya Revitalisasi 116 Sekolah Terdampak Bencana

Sebagai langkah nyata percepatan pemulihan sarana pendidikan pascabencana, Menteri Mu’ti melakukan prosesi peletakan batu pertama di sejumlah sekolah, antara lain UPTD TK Negeri Mujahidin, UPTD SMP Negeri 2 Peudada, dan SMK Kesehatan Muhammadiyah. Untuk wilayah Kabupaten Bireuen, tercatat 116 sekolah terdampak bencana telah menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) revitalisasi dengan total nilai bantuan mencapai Rp167,4 miliar.

“Hari ini kita akan melakukan peletakan batu pertama pembangunan di TK Negeri Muhajidin yang mendapatkan bantuan revitalisasi untuk tahun 2026. Ini merupakan realisasi dari revitalisasi tahun 2026 yang alhamdulillah sebagian sudah kita tetapkan dan sudah bisa dimulai pembangunannya,” ujar Mendikdasmen di Kabupaten Bireuen.

Menteri Mu’ti menjelaskan bahwa bantuan revitalisasi ini bersifat spesifik sesuai kebutuhan masing-masing sekolah, mencakup ruang kelas baru, perpustakaan, laboratorium, toilet, hingga ruang administrasi. “Jadi bervariasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing sekolah. Tadi juga kita berikan untuk pengadaan sarana prasarana yang lainnya,” jelasnya.

Beliau berharap program ini dapat membangkitkan kembali semangat masyarakat pascamusibah. “Mudah-mudahan dengan revitalisasi ini, kegiatan pembelajaran dapat berlangsung lebih baik lagi dan juga masyarakat yang terdampak oleh musibah banjir dapat bangkit maju lagi dengan sarana pendidikan yang lebih baik. Mudah-mudahan pembangunan bisa cepat selesai,” pungkas Menteri Mu’ti.

Rasa syukur mendalam disampaikan oleh Kepala UPTD TK Negeri Mujahidin, Mursyidah, yang mengelola sekolah dengan kondisi memprihatinkan bahkan sebelum bencana melanda. “Alhamdulillah kami sangat senang dan bersyukur mendapat kesempatan menjadi salah satu sekolah yang mendapatkan bantuan revitalisasi. Ini merupakan sesuatu yang kami tunggu-tunggu, terutama ini merupakan tahun terakhir saya bekerja,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala SMP Negeri 2 Peudada, Salawati, menyebut sekolahnya menerima bantuan Rp3,4 miliar untuk berbagai rehabilitasi dan pembangunan ruang baru. Siswa kelas IX, Heira Umira, menceritakan kesulitan saat ruang kelas bocor dan harus pindah ke musala saat hujan. “Harapannya belajarnya lebih nyaman dan tidak takut bocor dan banjir lagi saat hujan,” ujarnya.

Peninjauan Gladi Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2026

Selain urusan infrastruktur, Menteri Mu’ti meninjau gladi persiapan TKA di UPTD SMP Negeri 2 Peudada guna memastikan kesiapan literasi dan numerasi siswa. Beliau mendorong para murid untuk menghadapi ujian bulan April mendatang dengan integritas tinggi.

“Siang ini kami mengunjungi UPTD SMPN 2 Peudada untuk memastikan persiapan TKA agar berjalan dengan baik. Tentunya kami mendorong para murid untuk melaksanakan TKA ini dengan slogan serta semangat jujur dan gembira,” tegas Mendikdasmen. Beliau menuturkan bahwa hasil TKA pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Matematika akan menjadi salah satu aspek penilaian dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 jalur prestasi.

Dukungan teknologi juga menjadi sorotan. Guru Matematika, Dewi Nofita, mengungkapkan manfaat Papan Interaktif Digital (PID) dalam membantu persiapan siswa. “Puji syukur persiapan sudah sangat baik dan semoga murid-murid kami mendapatkan hasil yang terbaik,” paparnya.

Siswa kelas 9, Haiyatul Husna dan Fajar Rizki, menyatakan kesiapan mereka untuk mendapatkan nilai maksimal. “Senang rasanya dapat bertemu, diberikan semangat, dan motivasi dari Menteri Mu’ti. Pastinya sangat berharap nilai terbaik untuk bisa melanjutkan ke jenjang SMA dan SMK,” ujar Husna. Fajar Rizki menambahkan, “Tentunya saya sangat siap dan terus mempersiapkan diri sampai pelaksanaan TKA April nanti.”

Menutup kunjungannya, Menteri Mu’ti memberikan bantuan pemerintah kepada pihak sekolah dan bersama para murid menyanyikan lagu “Rukun Sama Teman” dengan penuh gembira dan sukacita.

Artikel Mendikdasmen Resmikan Revitalisasi 116 Sekolah di Bireuen Senilai Rp167,4 Miliar dan Pantau Persiapan Tes Akademik Siswa pertama kali tampil pada Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Aceh.

Peresmian Ruang Kelas Darurat di SMA Negeri 2 Meureudu

Sebagai langkah awal pemulihan, Mendikdasmen meresmikan enam Ruang Kelas Darurat (RKD) di SMA Negeri 2 Meureudu. Selain meresmikan fasilitas tersebut, Menteri Mu’ti menyapa peserta didik, menyerahkan bantuan buku, peralatan sekolah, serta Bantuan Pendidikan Tahun 2026 senilai Rp25 juta.

“Hari ini saya mengunjungi SMA Negeri 2 Mereudeu di Pidie Jaya untuk meresmikan enam RKD dan membagikan sejumlah bantuan buku serta peralatan sekolah. Ini adalah wujud nyata upaya kami untuk mempercepat proses pembangunan dan rekonstruksi pasca musibah yang melanda di Sumatra, khususnya di Kabupaten Pidie Jaya,” ungkap Mendikdasmen, Abdul Mu’ti, di Kabupaten Pidie Jaya, Senin (9/3).

Menteri Mu’ti menjelaskan bahwa RKD ini berfungsi sebagai solusi jangka pendek sembari menunggu pembangunan kembali gedung utama sekolah. “Kami terus mengusahakan agar pelaksanaan rekonstruksi gedung sekolah dapat segera dilakukan. Dan juga ketika gedung sekolah sudah berdiri, RKD dapat dimanfaatkan seperti kantin atau hal lainnya terkait proses pembelajaran,” tambah beliau.

Kepala SMA Negeri 2 Meureudu, Muhammadiah, menyampaikan rasa harunya atas perhatian kementerian terhadap sekolahnya yang menjadi salah satu titik terdampak banjir paling parah pada November 2025 lalu. “Di tengah suasana Bulan Suci Ramadan ini, kami mengucapkan rasa syukur akan peresmian 6 RKD. Kami sangat tersanjung akan kunjungan Menteri Mu’ti, ini menjadi sebuah momentum untuk kami dapat bangkit dan terus lebih baik ke depannya,” ujar Muhammadiah yang akrab disapa Diah.

Ia menambahkan bahwa seluruh gedung sekolah nantinya akan diratakan dan dibangun kembali bekerja sama dengan TNI Angkatan Darat. “Terima kasih Kemendikdasmen dan Pak Menteri. Semoga seluruh bantuan yang kami dapatkan dapat bermanfaat dengan baik dan menjadi rahmat bagi semua warga sekolah SMA Negeri 2 Mereudeu,” terangnya.

Kegembiraan juga dirasakan oleh para siswa. Israqiah, siswi SMA Negeri 2 Meureudu, mengenang masa-masa sulit saat harus belajar di bawah tenda beralaskan terpal. “Saya melihat langsung proses pembangunan RKD ini yang sangat cepat. Ruangannya cukup baik, ada bangku, meja, dan papan tulis. Senang rasanya bisa kembali belajar di ruang kelas,” ucapnya. Senada dengan itu, Ziadatul Una berharap pendidikan di daerahnya segera pulih sepenuhnya. “Kami sangat bersyukur untuk semua bantuan yang hari ini kami terima. Semoga pendidikan di kota kami kembali pulih dan kami semua dapat bersekolah dengan aman dan bahagia,” tutup Una.

Realisasi Program Revitalisasi Sekolah 2026

Dalam rangkaian kunjungan tersebut, Mendikdasmen juga meninjau realisasi program revitalisasi di sejumlah satuan pendidikan. Secara nasional, Kemendikdasmen mengalokasikan Rp14 triliun pada tahun 2026 untuk revitalisasi sekitar 11 ribu satuan pendidikan, dengan prioritas pada sekolah terdampak bencana, gedung rusak berat, dan wilayah 3T.

Khusus untuk Kabupaten Pidie Jaya, terdapat 72 sekolah yang telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) program revitalisasi tahun 2026 dengan total nilai bantuan Rp86,7 miliar. “Ini bagian dari upaya kami agar rekonstruksi, khususnya untuk sarana pendidikan di Aceh, dapat terselesaikan dengan lebih cepat lagi,” tegas Mendikdasmen.

Beliau menambahkan bahwa pekerjaan fisik telah dimulai untuk tahap pertama. “Untuk tahap pertama, yang sudah PKS tadi sudah mulai dikerjakan. Mudah-mudahan dapat waktu yang sesingkat-singkatnya dan pada tahun ajaran baru dapat digunakan untuk kegiatan belajar mengajar yang ideal,” ujarnya. Terkait sekolah yang membutuhkan relokasi, ia menyatakan, “Sekolah-sekolah yang memang dalam posisi harus relokasi, kami menunggu kepastian tempatnya. Mudah-mudahan bisa kami berikan prioritas dengan anggaran tahun 2026.”

Manfaat program ini dirasakan langsung oleh SDN 8 Meureudu. Plt. Kepala Sekolah, Martini, menjelaskan bahwa bantuan revitalisasi berupa rehabilitasi 12 ruang kelas mencakup peninggian bangunan untuk mencegah dampak banjir di masa depan. “Dengan adanya peninggian bangunan, ke depannya kalau ada banjir kami bisa lebih siaga. InsyaAllah aman ke depannya, dan anak-anak bisa belajar dengan baik di sini, tidak lagi takut dengan adanya banjir,” tuturnya.

Sementara itu, di SMA Negeri 2 Meureudu, bantuan senilai Rp7,9 miliar akan digunakan untuk membangun sekolah baru karena fasilitas lama telah tertimbun tanah. Muhammadiah menceritakan kondisi sekolahnya, “Di sini kami tidak bisa memanfaatkan sarana dan prasarana yang sudah ada, seperti komputer, TV, buku, semua sudah tertimbun.” Namun, ia optimis dengan datangnya bantuan buku baru. “Buku ini dari kementerian baru datang, setelah lebaran akan kami manfaatkan. Harapan ke depan semoga pemerintah membangun yang lebih bagus lagi,” pungkasnya.

Apresiasi Daerah dan Peresmian 29 Sekolah Hasil Revitalisasi 2025

Pemerintah Provinsi Aceh melalui Kepala Dinas Pendidikan, Murthalamuddin, memberikan apresiasi tinggi atas gerak cepat Kemendikdasmen. “Pendidikan adalah sektor yang paling pesat pemajuannya pascabencana di Aceh. Ini tidak lepas dari kerja keras Menteri Mu’ti dan jajaran melalui program-program prioritas Kemendikdasmen,” ungkapnya dalam acara peresmian 29 sekolah hasil revitalisasi tahun 2025 yang dipusatkan di SMA Negeri 1 Meureudu.

“Semoga semangat untuk terus bangkit dan memulihkan layanan pendidikan di Kabupaten Pidie Jaya dapat menginspirasi daerah lainnya untuk juga semangat dan terus melangkah, menatap masa depan pendidikan yang lebih maju untuk warga Aceh,” tambah Murthalamuddin.

Bupati Pidie Jaya, Sibral Malasyi, turut mengungkapkan bahwa program revitalisasi tahun 2025 telah menjangkau berbagai jenjang, mulai dari 3 TK hingga 2 SMK. “Program revitalisasi menjadi bagian dari upaya bersama untuk memastikan proses pembelajaran berlangsung dengan aman dan nyaman di tengah situasi pascabencana. Kami berharap program ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan daerah kami menjadi lebih layak dan memberikan kesempatan belajar yang jauh lebih baik untuk semua warga sekolah daerah kami,” ucap Sibral. Ia juga berterima kasih atas perhatian pusat, “Terima kasih kepada jajaran Kemendikdasmen yang sudah menaruh perhatian dan dukungan penuh kepada daerah kami. Semoga peresmian dan kunjungan Menteri Mu’ti ini membawa semangat baru untuk pemajuan pendidikan Pidie Jaya yang jauh lebih baik.”

Menutup rangkaian kunjungannya, Mendikdasmen Abdul Mu’ti menekankan pentingnya pola pikir positif dalam menghadapi musibah. “Kita harus bangkit tegak berdiri menghadapi berbagai masalah yang sedang kita hadapi. Musibah adalah cara Allah meningkatkan harkat dan martabat kita, untuk itu penting bagi kita semua menanamkan pola fikir bahwa bersama dengan kesulitan pasti ada kemudahan. Berbekal petunjuk tersebut, mari kita semua bangkit dan percaya diri bahwa dengan terus bersinergi semua masalah dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya,” tutup Menteri Mu’ti.

Pemerintah menargetkan sekolah dengan kerusakan ringan hingga sedang rampung pada Juni 2026, sementara kerusakan berat ditargetkan selesai pada November 2026 sesuai dengan arahan Presiden.

Daftar 29 Satuan Pendidikan Hasil Revitalisasi Tahun 2025 di Pidie Jaya:

• TK Negeri TGK Chik Diuteun Bayu
• TK TGK Dibatee Puteh
• TK Negeri Malahayati
• SD Negeri 2 Panteraja
• SDN 18 Bandar Baru
• SDN 13 Trienggadeng
• SDN 21 Bandar Baru
• SDN 24 Bandar Baru
• SDN 2 Jangka Buya
• SDN 2 Meurah Dua
• SDN 5 Bandar Dua
• SDN 7 Meureudu
• SDN 10 Trienggadeng
• SDN 1 Ulim
• SDN 2 Meureudu
• SDN 14 Bandar Baru
• SDN 7 Bandar Dua
• SDN 9 Trienggadeng
• SDN 8 Meureudu
• SMPN 2 Bandar Dua
• SMPIT Darul Muttaqien
• SMPS Ummul Ayman II
• SMP Ulumul Qur’an Pidie Jaya
• SMAN 2 Bandar Baru
• SMAN 1 Bandar Baru
• SMAN 1 Meureudu
• SMAN 1 Trienggadeng
• SMK Budi
• SMK Ummul Ayman 2.

Artikel Mendikdasmen Abdul Mu’ti Percepat Pemulihan Pendidikan di Pidie Jaya, Alokasikan Rp86,7 Miliar untuk Revitalisasi Sekolah pertama kali tampil pada Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Aceh.

Komitmen Anggaran dan Rehabilitasi Total

Pemerintah menargetkan rehabilitasi sekolah di Aceh Utara selesai sepenuhnya pada tahun 2026. Secara nasional, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp2,4 triliun untuk pemulihan satuan pendidikan terdampak bencana di wilayah Sumatra. Kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar tidak ada lagi sekolah dengan kondisi bangunan rusak, atap bocor, atau sanitasi yang tidak layak.

Pemerintah juga memastikan bahwa sekolah dengan kerusakan berat akan dibangun ulang, bukan sekadar diperbaiki. Selama proses rehabilitasi berlangsung, pembelajaran tetap berjalan menggunakan kelas darurat dengan dukungan meja, kursi, dan sarana belajar (School Kit) yang memperhatikan standar keamanan.

Data Penanganan Bencana

Hingga 15 Januari 2026, tercatat 171 satuan pendidikan terdampak bencana telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) revitalisasi tahap pertama dengan total nilai Rp274,18 miliar. Rinciannya meliputi:

• SMK: 99 sekolah terverifikasi dengan nilai PKS Rp270 miliar.
• SLB: 15 sekolah terverifikasi dengan nilai PKS Rp3,98 miliar.
• SKB/PKBM: 7 sekolah terverifikasi dengan nilai PKS Rp198 juta.

Peresmian dan Mendikdasmen Mengajar

Dalam kunjungan ini, Mendikdasmen meresmikan revitalisasi satuan pendidikan yang dipusatkan di dua lokasi, yaitu SMA Negeri 1 Baktiya (Aceh Utara) dan SD Negeri 12 Bintang (Aceh Tengah). Di SD Negeri 12 Bintang, peresmian dilakukan secara simbolis untuk 53 satuan pendidikan di Aceh Tengah dan Bener Meriah hasil Program Revitalisasi Satuan Pendidikan 2025.

Selain meresmikan bangunan, Mendikdasmen juga mengajar langsung di dalam kelas di SMAN 1 Baktiya dan SMPN 22 Takengon guna memberikan penguatan semangat serta motivasi belajar kepada siswa. Fokus pemulihan pendidikan tidak hanya pada infrastruktur, tetapi juga pemulihan psikososial (mental) siswa dan guru.+1

Dampak Nyata bagi Sekolah

Kepala SLB Negeri Selinara Angkut, Yusbida, dan Kepala SMA Negeri 1 Timang Gajah, Marhamah, menyampaikan bahwa revitalisasi ini memberikan dampak nyata. Fasilitas yang sebelumnya terbatas dan rusak kini telah berganti menjadi ruang belajar dan laboratorium yang aman, layak, dan fungsional.

Marhamah menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto dan Mendikdasmen atas perhatian pemerintah pusat. Sementara itu, Yusbida berharap program ini terus berlanjut agar semakin banyak sekolah mendapatkan lingkungan belajar yang layak. Percepatan rehabilitasi ini dapat terlaksana berkat sinergi antara Kemendikdasmen, pemerintah daerah, dan Dinas Pendidikan Aceh.

Artikel Mendikdasmen Tinjau Sekolah Pascabencana di Aceh, Targetkan Pemulihan Tuntas 2026 pertama kali tampil pada Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Aceh.

Artikel Surat Edaran Mendikdasmen tentang Pelaksanaan Upacara Bendera di Sekolah pertama kali tampil pada Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Aceh.

Inisiatif ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan manifestasi dari komitmen pemerintah untuk menghadirkan instrumen asesmen yang terstandar, objektif, dan kredibel. Pelaksanaan TKA 2026 diproyeksikan menjadi barometer komprehensif dalam mengukur capaian akademik murid, yang hasilnya kelak dapat dimanfaatkan secara luas oleh seluruh ekosistem pendidikan guna pemetaan dan evaluasi mutu.

Momentum Integrasi dengan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB)

Salah satu poin krusial dalam pelaksanaan TKA tahun ini adalah integrasinya dengan sistem seleksi jenjang pendidikan selanjutnya. Sejalan dengan penerbitan Surat Edaran Direktur Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen mengenai Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027, hasil TKA memiliki nilai strategis yang signifikan.

Pemerintah menegaskan bahwa hasil TKA dapat dijadikan acuan dalam jalur prestasi akademik. Kebijakan ini dirancang untuk menciptakan mekanisme seleksi yang lebih berkeadilan dan transparan, sekaligus mengurangi disparitas penilaian yang mungkin terjadi antar-satuan pendidikan. Langkah ini dinilai sebagai upaya progresif untuk membangun sistem meritokrasi yang sehat dalam transisi jenjang pendidikan dari SD ke SMP, maupun SMP ke SMA.

Kesiapan dan Tahapan Pelaksanaan

Kepala BSKAP, Toni Toharudin, menekankan pentingnya masa pendaftaran ini sebagai langkah awal yang fundamental. Ia mengajak seluruh satuan pendidikan untuk memanfaatkan momentum ini guna mematangkan persiapan, baik dari sisi data administrasi (validitas NISN) maupun infrastruktur teknis.

“TKA dirancang sebagai instrumen yang adil dan terstandar untuk menggambarkan kemampuan akademik murid. Pembukaan pendaftaran ini menjadi momentum penting bagi satuan pendidikan untuk mempersiapkan pelaksanaan asesmen secara lebih terencana,” ujar Toni.

Guna menjamin kelancaran pelaksanaan, Kemendikdasmen telah menyusun linimasa yang sistematis, dimulai dari tahap simulasi dan gladi bersih pada bulan Februari hingga Maret, yang berpuncak pada pelaksanaan utama:

• Jenjang SMP: 6 – 16 April 2026.
• Jenjang SD: 20 – 30 April 2026.

Pemerintah juga menunjukkan fleksibilitas dengan menyediakan jadwal susulan pada pertengahan Mei 2026 bagi satuan pendidikan yang berhalangan, dengan target pengumuman hasil nasional pada 25 Mei 2026.

Sinergi Menuju Pendidikan Berkualitas

Kemendikdasmen mendorong terciptanya sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan orang tua murid. Partisipasi aktif dalam TKA diharapkan tidak hanya dilihat sebagai kewajiban administratif, melainkan sebagai bentuk dukungan kolektif terhadap peningkatan mutu pendidikan.

Dengan mekanisme yang akuntabel dan terintegrasi ini, diharapkan kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan nasional akan semakin menguat, mewujudkan visi “Pendidikan Bermutu untuk Semua.”

Bagi satuan pendidikan dan masyarakat yang membutuhkan informasi teknis lebih lanjut, Kemendikdasmen menyediakan akses informasi lengkap melalui laman resmi tka.kemendikdasmen.go.id.

Sumber: Siaran Pers Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor: 38/sipers/A6/I/2026

Artikel Perkuat Standardisasi Mutu Pendidikan, Kemendikdasmen Resmi Buka Pendaftaran TKA SD dan SMP 2026 pertama kali tampil pada Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Aceh.

Sebagaimana diketahui, Kabupaten Aceh Tamiang merupakan salah satu daerah yang terdampak cukup signifikan akibat luapan banjir beberapa waktu lalu. SMA Negeri 4 Kejuruan Muda termasuk dalam daftar sekolah yang mengalami kerusakan pada sarana dan prasarana serta endapan material lumpur di lingkungan sekolah.

Dalam rangkaian kunjungannya, Prof. Abdul Mu’ti melakukan peninjauan teknis ke sejumlah titik kerusakan di area sekolah. Agenda tersebut dihadiri pula oleh jajaran pejabat daerah, para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT), kepala sekolah, guru, serta siswa-siswi SMAN 4 Kejuruan Muda.

Dalam amanatnya, Mendikdasmen memberikan motivasi kepada para tenaga pendidik dan peserta didik agar tetap menjaga semangat belajar di tengah masa sulit. Beliau menyatakan komitmen kementerian dalam mengupayakan langkah-langkah pemulihan. “Jangan berhenti bercita-cita yang tinggi. Kami dari kementerian berusaha dengan segala kemampuan yang dimiliki untuk memperbaiki keadaan ini secepat-cepatnya.” ujar Prof. Abdul Mu’ti.

Beliau juga menambahkan bahwa pihak kementerian akan melakukan pendataan dan koordinasi lebih lanjut terkait perbaikan infrastruktur yang rusak agar proses perbaikan dapat terencana dengan baik. Rangkaian kegiatan ditutup dengan pelaksanaan Senam Anak Indonesia Hebat bersama seluruh peserta upacara dan sesi dokumentasi.

Artikel Mendikdasmen Tinjau Pemulihan Pascabanjir dan Pimpin Upacara di SMAN 4 Kejuruan Muda Aceh Tamiang pertama kali tampil pada Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Aceh.

Prosesi penyerahan secara simbolis dilakukan oleh perwakilan pengurus DWP dari ketiga balai tersebut yang diterima langsung oleh Satgas Tanggap Bencana BPMP Aceh. Penyerahan simbolis ini menandai dimulainya tahap penyaluran bantuan ke titik-titik lokasi bencana yang telah dipetakan. Sinergi ini menunjukkan kesolidan unit pelaksana teknis Kemendikdasmen dalam merespons musibah kemanusiaan.

Bantuan yang diberikan diharapkan dapat memberikan keringanan bagi warga Aceh yang kini tengah berjuang menghadapi dampak banjir bandang dan tanah longsor. Setelah penyerahan simbolis ini, tim Satgas Tanggap Bencana BPMP Aceh akan segera bergerak menuju lapangan untuk mendistribusikan bantuan.

Kegiatan ini menjadi bukti bahwa semangat gotong royong dan kepedulian tetap terjaga kuat di lingkungan keluarga besar Kemendikdasmen, khususnya dalam membantu memulihkan kondisi Aceh pascabencana.

Artikel Sinergi Tiga Unit DWP di Aceh: Serahkan Donasi DWP Kemendikdasmen untuk Korban Bencana Banjir Bandang dan Tanah Longsor di Provinsi Aceh pertama kali tampil pada Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Aceh.

Meski hasil sudah diumumkan, Kemendikdasmen menjadwalkan pendistribusian Sertifikat Hasil TKA (SHTKA) baru akan dimulai pada 5 Januari 2026 mendatang. Hal ini dilakukan setelah proses verifikasi data selesai dilakukan oleh satuan pendidikan.

Mulai tanggal 23 Desember 2025, pihak sekolah atau satuan pendidikan sudah dapat mengakses Daftar Kolektif Hasil TKA (DKHTKA) melalui laman resmi tka.kemendikdasmen.go.id. Sekolah diwajibkan melakukan verifikasi kebenaran data identitas dan nilai murid sebelum informasi tersebut disampaikan kepada siswa dan dicetak dalam sertifikat.

Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP), Toni Toharudin, menegaskan bahwa mekanisme berjenjang ini diterapkan untuk menjamin ketepatan data.

“Pengumuman hasil TKA dilakukan melalui mekanisme resmi dan berjenjang untuk memastikan keakuratan data serta melindungi hak murid. Satuan pendidikan memiliki peran penting dalam mengakses DKHTKA dan menyampaikan informasi hasil TKA kepada murid secara tepat,” ujar Toni di Jakarta, Selasa (23/12).

Toni menambahkan, hasil TKA ini merupakan bagian dari sistem asesmen nasional untuk perbaikan mutu pembelajaran, bukan untuk melabeli siswa.

“Hasil TKA tidak dimaksudkan untuk memberi label atau peringkat kepada murid, melainkan sebagai gambaran capaian kemampuan akademik,” jelasnya.

Kemendikdasmen mengimbau para murid dan orang tua untuk menunggu informasi resmi dari sekolah masing-masing dan tidak mudah percaya pada sumber yang tidak resmi. Selain itu, publik dapat melihat capaian hasil TKA secara nasional dan provinsi mulai 26 Desember 2025 melalui laman tka.kemendikdasmen.go.id/hasiltka.

Sumber: Siaran Pers Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor: 919/sipers/A6/XII/2025

Artikel Kemendikdasmen Resmi Umumkan Hasil TKA 2025, Sertifikat Mulai Didistribusikan Januari 2026 pertama kali tampil pada Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Aceh.

Capaian ini memperpanjang rekor positif Kemendikdasmen yang telah berhasil mempertahankan predikat Informatif selama lima kali berturut-turut sejak tahun 2021. Konsistensi ini menjadi bukti nyata keseriusan kementerian dalam memberikan layanan informasi terbaik, khususnya yang berkaitan dengan sektor pendidikan.

Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti, menegaskan bahwa Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan elemen vital untuk membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

“Melalui KIP, Kemendikdasmen memastikan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengakses informasi mengenai kebijakan, program, dan berbagai kegiatan kementerian,” ujar Suharti usai acara.

Suharti berharap, prestasi ini dapat terus memacu semangat seluruh jajaran di lingkungan Kemendikdasmen, khususnya tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi kebijakan kepada publik.

Di tempat yang sama, Ketua Komisi Informasi Pusat, Donny Yoesgiantoro, menyoroti peran penting dukungan pimpinan kementerian/lembaga terhadap kinerja PPID. Menurutnya, PPID yang kuat adalah kunci dari kemudahan akses informasi publik.

“Banyak dibuktikan dengan PPID yang kuat ini, tentunya akan dapat merespons permohonan-permohonan informasi dari publik dan menjelaskan dengan lebih baik lagi,” jelas Donny.

Selain memberikan penghargaan, KI Pusat juga secara resmi meluncurkan hasil Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Tahun 2025. Peluncuran ini dimaknai sebagai bentuk akuntabilitas negara dalam menjamin pemenuhan hak masyarakat atas informasi, sekaligus sebagai alat evaluasi kebijakan di tingkat pusat maupun daerah.

Sumber: Siaran Pers Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor: 890/sipers/A6/XII/2025

Tanpa Keterangan

Tanpa Keterangan

Tanpa Keterangan

Artikel Kemendikdasmen Kembali Raih Kualifikasi Informatif di Anugerah KIP 2025 pertama kali tampil pada Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Aceh.